24 Tahun Kepulauan Seribu: Jakarta di Peta, Tapi Belum di Kebijakan

KSNews — Kepulauan Seribu genap berusia 24 tahun sebagai kabupaten administratif. Tapi di balik angka itu, tersimpan pertanyaan yang belum dijawab: apakah wilayah ini benar-benar menjadi bagian utuh dari Jakarta, atau sekadar pelengkap peta yang dibiarkan tertinggal?

Secara hukum, Kepulauan Seribu adalah bagian dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tapi secara kebijakan, wilayah ini lebih menyerupai halaman belakang yang tak pernah mendapat perlakuan setara. Pendapatan Asli Daerah (PAD) stagnan, infrastruktur timpang, dan layanan publik tertinggal. Ini bukan sekadar ketimpangan, tapi pengabaian yang sistemik.

Potensi sumber daya alam Kepulauan Seribu bukan rahasia. Lautnya kaya, pariwisatanya menjanjikan, dan konservasinya diakui dunia. Tapi semua itu hanya menjadi narasi dalam dokumen perencanaan. Di lapangan, warga masih bergantung pada kapal sewaan, air galon, dan listrik yang tak stabil. Migas, perikanan, dan wisata bahari hanya menjadi pepesan kosong—disebut, dijanjikan, tapi tak pernah dikelola secara adil.

PAD Kepulauan Seribu masih bergantung pada retribusi pariwisata dan pungutan kecil dari sektor perizinan. Tidak ada sektor industri, tidak ada BUMD lokal yang tumbuh, dan tidak ada skema insentif fiskal yang berpihak pada pengembangan ekonomi pulau. Pemerintah pusat dan provinsi seolah hanya menempatkan wilayah ini sebagai ladang investasi, bukan ruang hidup yang dilindungi.

Sementara itu, izin resort, reklamasi, dan eksploitasi ruang laut terus berjalan. Warga hanya menjadi penonton dalam pembangunan yang tidak inklusif. Nelayan kehilangan akses tangkap, pulau-pulau kecil terancam tenggelam, dan suara masyarakat kerap diabaikan dalam proses perizinan. Kepulauan Seribu menjadi ladang bisnis, bukan komunitas yang dihormati.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rutin menggelar festival, kunjungan kerja, dan bantuan sosial. Tapi itu belum cukup. Yang dibutuhkan adalah afirmasi anggaran, otonomi pengelolaan, dan kebijakan fiskal yang berpihak. Tanpa itu, Kepulauan Seribu akan terus menjadi “Jakarta yang lain”—yang jauh, sunyi, dan tertinggal.

Warga Kepulauan Seribu tidak menuntut istana. Mereka hanya ingin dermaga yang aman, sekolah yang layak, dan suara yang didengar. Mereka ingin PAD yang tumbuh dari potensi sendiri, bukan sekadar menunggu transfer dari pusat. Mereka ingin menjadi bagian dari Jakarta, bukan bayangannya.

Di usia ke-24 ini, sudah saatnya pemerintah berhenti memandang Kepulauan Seribu sebagai destinasi. Lihatlah sebagai komunitas. Sebagai wilayah yang punya sejarah, budaya, dan hak untuk hidup layak. Jika tidak, maka usia ini hanya akan menjadi angka, bukan tonggak perubahan.

Kepulauan Seribu bukan hanya gugusan pulau. Ia adalah rumah bagi puluhan ribu jiwa yang berhak atas masa depan. Jika Jakarta ingin menyebut dirinya kota global, maka keadilan harus menjangkau hingga ke pulau terluar. Tanpa itu, integrasi hanyalah ilusi.

Di bidang pendidikan, anak-anak pulau masih harus menumpang ke daratan untuk melanjutkan sekolah. Di bidang kesehatan, fasilitas masih minim dan tenaga medis terbatas. Di bidang transportasi, warga bergantung pada kapal swasta yang tidak terjadwal dan tidak terjangkau. Ini bukan wajah ibu kota, ini wajah ketimpangan.

Potensi wisata bahari, konservasi laut, dan budaya pesisir belum dikelola oleh warga sendiri. Tidak ada skema bagi hasil, tidak ada lembaga lokal yang diberi kewenangan. Semua dikendalikan dari daratan, dari pusat, dari luar pulau. Kepulauan Seribu hanya menjadi latar belakang brosur promosi, bukan subjek pembangunan.

Jika pemerintah serius ingin menjadikan Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, maka harus ada investasi sosial yang nyata. Bukan hanya membangun resort, tapi membangun kapasitas warga. Bukan hanya mendatangkan turis, tapi memastikan nelayan tetap bisa melaut.

Sudah saatnya ada audit menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan di Kepulauan Seribu. Berapa persen PAD yang kembali ke pulau? Berapa persen proyek yang melibatkan warga lokal? Berapa banyak keputusan yang diambil tanpa konsultasi publik? Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban.

Kepulauan Seribu tidak boleh terus menjadi simbol administratif tanpa substansi. Ia harus menjadi wilayah yang dihormati, didukung, dan diberdayakan. Jika tidak, maka usia ke-24 ini hanya akan menjadi pengingat bahwa Jakarta belum benar-benar mengenali pulau-pulaunya sendiri.

Dan jika Jakarta ingin disebut sebagai kota yang adil, maka keadilan itu harus menjangkau hingga dermaga paling jauh. Karena di sana, warga masih menunggu. Bukan sekadar perayaan, tapi pengakuan.