Scroll untuk baca artikel
SOROTAN

Dapur Gizi Pulau Kelapa Resmi Beroperasi, Tapi Apakah Cukup Menjawab Tantangan Gizi di Kepulauan Seribu?

Avatar photo
×

Dapur Gizi Pulau Kelapa Resmi Beroperasi, Tapi Apakah Cukup Menjawab Tantangan Gizi di Kepulauan Seribu?

Sebarkan artikel ini

KSNews — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu meresmikan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulau Kelapa, Senin (15/9/2025), sebagai bagian dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar 1.860 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Program ini digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan gizi anak-anak di wilayah kepulauan.

Bupati Muhammad Fadjar Churniawan dalam sambutannya mengajak generasi muda untuk terlibat aktif dalam kegiatan dapur gizi. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas makanan dan kebersihan agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal.

Namun, di balik semangat peresmian, muncul pertanyaan: apakah satu dapur gizi cukup untuk menjawab tantangan gizi yang kompleks di wilayah kepulauan yang tersebar dan memiliki keterbatasan akses logistik?

Program ini dijalankan oleh 30 relawan yang bertugas bergiliran dari Senin hingga Jumat. Meski semangat gotong royong patut diapresiasi, ketergantungan pada relawan tanpa struktur operasional yang kuat bisa menjadi titik lemah dalam jangka panjang. Belum ada informasi jelas mengenai standar gizi, pengawasan kualitas makanan, atau keterlibatan tenaga ahli gizi dalam proses penyusunan menu.

Kepala Sekolah SDN 01 Pulau Kelapa, Muji Rahayu, menyebut program ini positif untuk tumbuh kembang siswa. Namun, pernyataan tersebut belum disertai data dampak nyata terhadap prestasi atau kesehatan anak-anak. Sementara itu, para orang tua seperti Nurhayati (38) merasa terbantu karena anak-anak tidak perlu lagi membawa bekal atau uang jajan. Tapi apakah makanan yang disediakan benar-benar memenuhi kebutuhan gizi harian anak?

Dapur SPPG melayani 11 sekolah, termasuk RA, PAUD, TK, SD, dan MI. Dengan cakupan yang luas, tantangan distribusi, keberlanjutan bahan baku, dan pengawasan mutu menjadi isu yang perlu dikritisi. Tanpa sistem evaluasi yang transparan dan partisipatif, program ini berisiko menjadi seremonial belaka.

Pemerintah perlu memastikan bahwa program MBG bukan hanya solusi jangka pendek, tetapi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengatasi stunting, malnutrisi, dan ketimpangan akses pangan di wilayah kepulauan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

📷 Istimewa
SOROTAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang sebagai prioritas nasional oleh pemerintahan Prabowo-Gibran kini menjadi sorotan tajam, terutama di wilayah Kepulauan Seribu. Di Pulau Tidung, salah satu titik pelaksanaan program, dapur MBG belum beroperasi meski sudah lebih dari sebulan sejak pembangunan dimulai.