KSNews — Pembangunan Pelabuhan Pulau Pramuka yang dimulai sejak 2022 dengan anggaran mencapai Rp78 miliar kini terhenti tanpa kejelasan. Proyek yang semestinya menjadi urat nadi transportasi dan ekonomi warga Kepulauan Seribu itu justru terbengkalai, sementara pemerintah memulai pembangunan pelabuhan baru di Pulau Pari.
Ketua DPC Gerindra Kepulauan Seribu, Muhamad Rodin, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi tersebut. Ia menilai pernyataan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang menyebut anggaran Rp78 miliar telah dikembalikan sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak cukup menjawab persoalan mendasar.
“Kalau uang memang sudah kembali, rakyat bertanya: siapa yang bertanggung jawab atas waktu yang hilang, peluang ekonomi yang terbuang, dan kerugian sosial yang dialami masyarakat Pulau Pramuka? Uang bisa dikembalikan, tapi masa depan yang dirampas, siapa yang mengganti?” tegas Rodin, Kamis (2/9).
Menurutnya, pengembalian anggaran justru mengindikasikan adanya cacat serius dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek. Ia mendesak BPK untuk membuka hasil audit secara transparan dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang serta potensi korupsi.
Rodin juga menyoroti lemahnya pengawasan di tingkat daerah. Ia menyebut Bupati Kepulauan Seribu, Unit Pengelola Pelabuhan Daerah (UPPD), dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta gagal menjalankan fungsi kontrol terhadap proyek strategis tersebut.
“Bupati tidak boleh sekadar jadi penonton. Tugas pokok kepala daerah adalah memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana. Jika proyek sebesar Rp78 miliar bisa gagal tanpa kepastian, maka jelas ada kelalaian yang tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Gerindra Kepulauan Seribu akan terus mengawal isu ini agar tidak berhenti pada dalih birokrasi. Menurutnya, publik berhak tahu siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan proyek yang menyangkut hajat hidup masyarakat pulau.
“Jangan-jangan dermaga Pramuka bukan dibangun untuk kapal bersandar, tapi untuk menambatkan janji-janji kosong pejabat. Rp78 miliar sudah habis, pelabuhan tak jadi, rakyat masih menunggu. KPK harus bergerak sebelum pelabuhan mangkrak berubah jadi monumen korupsi,” pungkas Rodin.
