KSNews — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat telah menjangkau Kepulauan Seribu dengan semangat besar: menghapus kelaparan, meningkatkan prestasi, dan memberdayakan ekonomi lokal. Namun, di balik narasi keberhasilan, tersimpan pertanyaan mendasar: apakah gizi yang dijanjikan benar-benar sampai ke semua yang berhak?
Kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Pulau Panggang dan Pulau Pramuka menjadi simbol penting. Ia menegaskan bahwa perhatian terhadap wilayah kepulauan harus setara dengan kota besar. Di dapur MBG Pulau Panggang, ribuan porsi makanan bergizi dimasak setiap hari. Namun, skala bukan jaminan pemerataan. Lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak di pulau-pulau kecil masih menghadapi tantangan distribusi dan akses.
Anggaran MBG mencapai Rp1,19 triliun per tahun secara nasional. Di Kepulauan Seribu, program ini melibatkan warga lokal sebagai tenaga dapur, membuka lapangan kerja baru. Bupati Muhammad Fadjar Churniawan menyebut MBG sebagai penggerak ekonomi. Tapi apakah keterlibatan warga dibarengi pelatihan berkelanjutan, sistem insentif yang adil, dan jaminan mutu?
Dari sisi pendidikan, MBG digadang-gadang sebagai fondasi peningkatan prestasi siswa. Gizi yang cukup diyakini meningkatkan konsentrasi dan motivasi belajar. Namun, belum ada data kuantitatif yang menunjukkan dampak langsung terhadap nilai akademik siswa di Kepulauan Seribu. Tanpa evaluasi berbasis bukti, klaim keberhasilan tetap bersifat asumtif.
PLN telah menyiapkan pasokan listrik berlapis untuk mendukung dapur MBG dan sekolah. Bahkan uji coba drone logistik digelar untuk menjangkau pulau terpencil. Ini menunjukkan bahwa MBG membutuhkan ekosistem pendukung yang kompleks. Tapi teknologi bukan solusi tunggal. Keterlibatan masyarakat dan adaptasi budaya lokal jauh lebih menentukan.
Literasi media belum banyak mengangkat tantangan MBG di lapangan. Apakah ada kendala bahan baku, keterlambatan distribusi, atau resistensi terhadap menu yang disajikan? Transparansi atas tantangan ini penting agar MBG tidak menjadi program yang hanya baik di atas kertas.
MBG juga belum sepenuhnya menjadi ruang edukasi. Menu bergizi seharusnya disertai dengan literasi gizi di sekolah. Anak-anak perlu tahu mengapa mereka makan apa yang mereka makan. Tanpa pemahaman, makanan bergizi hanya menjadi konsumsi pasif, bukan perubahan perilaku.
Keberlanjutan anggaran MBG perlu dikawal. Dengan skala triliunan, mekanisme audit dan partisipasi publik harus diperkuat. Di Kepulauan Seribu, pengawasan warga bisa menjadi model demokratisasi program gizi. Tapi apakah kanal pengaduan dan evaluasi sudah tersedia dan aktif?
Kepulauan Seribu memiliki karakteristik unik: akses terbatas, ketergantungan pada transportasi laut, dan keragaman sosial. MBG harus dirancang dengan pendekatan lokal yang fleksibel, bukan sekadar menyalin model perkotaan. Dapur MBG di Pulau Panggang bisa menjadi laboratorium sosial, jika dijalankan dengan prinsip inklusif dan adaptif.
Program MBG bukan hanya soal makan gratis. Ia adalah soal martabat. Memberi makan adalah memberi perhatian, memberi ruang tumbuh, dan memberi harapan. Tapi harapan harus dibarengi dengan keberanian untuk mengakui kekurangan dan memperbaikinya.
Kritik terhadap MBG bukan untuk melemahkan, tetapi untuk memperkuat. Kepulauan Seribu bisa menjadi contoh nasional, jika program ini dijalankan dengan transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan. Dari dapur sederhana di pesisir, bisa lahir generasi yang sehat, cerdas, dan bermartabat.
Gizi bukan sekadar angka kalori. Ia adalah simbol keadilan. Dan keadilan, seperti halnya makanan, harus bisa dinikmati oleh semua—tanpa kecuali.
