Scroll untuk baca artikel
DATA

Fakta Mengejutkan! Hanya 4 Persen Orang Kepulauan Seribu Yang Berijazah Sarjana

Avatar photo
×

Fakta Mengejutkan! Hanya 4 Persen Orang Kepulauan Seribu Yang Berijazah Sarjana

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi. Dok. Istimewa
Ilustrasi. Dok. Istimewa

Kepulauan Seribu (KSNews) – Data terbaru menunjukkan bahwa hanya 4,85 persen warga Kabupaten Kepulauan Seribu yang bergelar sarjana per akhir 2024. Angka ini mengindikasikan ketimpangan akses pendidikan tinggi yang masih menjadi tantangan serius bagi wilayah kepulauan tersebut.

Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), jumlah penduduk Kepulauan Seribu tercatat sebanyak 30.333 jiwa hingga Desember 2024. Dari jumlah tersebut, hanya 1.470 jiwa yang telah menyelesaikan pendidikan strata satu (S1).

Sementara itu, penduduk bergelar diploma tiga (D3) tercatat 425 jiwa (1,4 persen), dan diploma satu serta dua (D1 dan D2) sebesar 73 jiwa (0,24 persen). Adapun warga yang menyandang gelar magister (S2) tercatat sebanyak 55 jiwa (0,18 persen), dan doktor (S3) hanya tiga jiwa (0,01 persen) dari total populasi.

Sebaliknya, sebagian besar penduduk Kepulauan Seribu masih berpendidikan tingkat menengah dan dasar. Lulusan SMA tercatat paling banyak, yakni 8.591 jiwa (28,32 persen), diikuti lulusan SMP sebanyak 4.610 jiwa (15,2 persen), dan tamatan SD sebanyak 5.790 jiwa (19,09 persen).

Selain itu, terdapat 3.323 jiwa (10,95 persen) yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, sementara 5.994 jiwa (19,76 persen) tercatat tidak atau belum pernah bersekolah.

Minimnya proporsi penduduk berpendidikan tinggi mengindikasikan tantangan serius dalam pembangunan sumber daya manusia di Kepulauan Seribu. Akses pendidikan, pemerataan fasilitas, serta dukungan keberlanjutan menjadi faktor krusial yang perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah dan pemangku kebijakan.

Tanpa intervensi yang tepat, kesenjangan pendidikan ini berpotensi memperlambat perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat Kepulauan Seribu. Oleh karena itu, program beasiswa, peningkatan infrastruktur pendidikan, serta kebijakan afirmatif bagi warga pesisir harus segera diperkuat.

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *