KSNews – Uang peron, tiket kapal cepat, dan sistem retribusi yang masih serba manual di Pelabuhan Kali Adem bikin partai Gerindra angkat suara. Masalah klasik ini kembali mencuat setelah masyarakat Kepulauan Seribu menilai belum ada kejelasan: duit masuk ke mana, manfaat ke siapa.
Ketua DPC Gerindra Kepulauan Seribu, Muhamad Rodin, menyebut pengelolaan tiket peron oleh Unit Pengelola Pelabuhan Daerah (UPPD) Dinas Perhubungan DKI belum optimal. Belum lagi tiket kapal cepat yang dikelola swasta dari Marina Ancol—sering bikin warga harus keluar ongkos lebih besar, tapi minim dampak balik ke masyarakat pulau.
“Cuma sebatas penyediaan tenaga kerja lokal. Nggak ada kontribusi fiskal jelas, nggak juga menyentuh UMKM, apalagi subsidi tiket warga,” kata Rodin, Minggu (22/6).
Solusi disodorkan: tiket peron diserahkan ke PT Transjakarta. Rodin bilang, BUMD ini punya infrastruktur dan sistem digital yang sudah teruji—lebih transparan, akuntabel, dan langsung terkoneksi ke sistem keuangan daerah.
“PAD bisa terdongkrak, masyarakat dapat layanan lebih terukur, tanpa harus ‘tanya-tanya dulu’ ke pos penjaga karcis,” imbuhnya.
Rodin juga menekankan perlunya skema yang melibatkan kapal tradisional sebagai mitra resmi, bukan sekadar ‘alternatif murah’. Ia menyebut, legalitas dan perlindungan untuk pelaku usaha lokal harus masuk dalam agenda.
Menurutnya, usulan ini diperkuat oleh sejumlah regulasi: dari UU No. 23 Tahun 2014 hingga Pergub DKI No. 16 Tahun 2022 yang mengatur peran Transjakarta sebagai pengelola layanan publik.
“Kita bisa jadi model nasional untuk tata kelola laut yang adil dan inklusif. Ini bukan soal siapa yang kalah, tapi siapa yang akhirnya benar-benar untung—ya masyarakat Kepulauan Seribu sendiri.” tutup Rodin.
