KSNews – Isu keberlanjutan pesisir dan keadilan ekonomi nelayan menjadi sorotan utama dalam rangkaian Jakarta Sustainability Forum (JSF) di Kepulauan Seribu. Forum yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (HIMA PERSIS) Jakarta ini menyoroti kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat lokal.
Forum yang berlangsung Sabtu (25/10/2025) ini dihadiri oleh aktivis lingkungan, perwakilan Sudin KPKP Jakpus, dan ratusan nelayan Kepulauan Seribu. Mereka secara khusus menyoroti kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu yang dituding tidak berpihak pada nelayan.
Polemik utama yang mengemuka adalah pemberian izin pembangunan resort di perairan Pulau Gusung Patrick. Nelayan mengeluhkan kawasan yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi mereka kini dibatasi untuk kepentingan komersial.
Warga menilai proyek pembangunan resort tersebut lebih mengutamakan keuntungan komersial dibandingkan keberlangsungan mata pencaharian nelayan. Akibatnya, masyarakat nelayan kehilangan ruang tangkap dan akses terhadap laut yang menjadi sumber penghidupan mereka.
“Kami nelayan jadi tidak bebas lagi menangkap ikan di sekitar Pulau Gusung Patrick,” ungkap Pak Zen, salah satu nelayan setempat yang menyampaikan keluhannya. “Laut sudah dibatasi untuk resort, padahal dari situ kami menggantungkan hidup.”
Kondisi tersebut semakin diperparah dengan kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat membangun pemukiman baru di Pulau Panggang. Larangan ini menimbulkan kesenjangan sosial karena ruang hidup masyarakat terus menyempit seiring pertumbuhan keluarga nelayan.
Dalam forum yang sama, Wakil Camat Kepulauan Seribu menegaskan bahwa 70 persen warga lokal berprofesi sebagai nelayan, yang seluruhnya bergantung pada hasil tangkapan laut. Ia mengakui kebijakan yang membatasi akses laut dapat mengancam ketahanan ekonomi pesisir.
Ketua HIMA PERSIS Jakarta, Ihsan, menyayangkan kebijakan pembangunan resort yang dinilai jauh dari prinsip keberlanjutan sosial. Ia menyebut kebijakan tersebut tidak manusiawi karena mempersulit akses nelayan untuk mencari nafkah.
“Seharusnya pemerintah berupaya mempermudah akses nelayan untuk mencari nafkah,” tegas Ihsan. Ia menekankan bahwa keluarga nelayan menunggu keadilan, bukan menunggu izin yang tak kunjung pro-rakyat.
Hardiansyah, Kepala Bidang Maritim PP HIMA PERSIS, menambahkan bahwa JSF adalah bagian dari strategi advokasi Ekspedisi Maritim untuk memperkuat suara masyarakat pesisir. Ia berharap forum ini dapat mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada nelayan dan menjamin keberlanjutan lingkungan laut.
Forum menutup diskusi dengan merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu segera meninjau ulang izin Gusung Patrick. Tujuannya adalah membuka ruang dialog dengan nelayan guna memastikan pembangunan di kawasan pesisir berjalan adil dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal.
Hi, how have you been lately?