Kepulauan Seribu (KSNews) — Sebanyak tujuh sekolah negeri di wilayah Kepulauan Seribu saat ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt), bukan kepala sekolah definitif. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan dari kalangan praktisi pendidikan, karena dianggap dapat menghambat pengambilan keputusan strategis di lingkungan sekolah.
Tujuh sekolah tersebut adalah SDN Pulau Harapan 01 Pagi, SMPN 260 Jakarta, SDN Pulau Panggang 01 Pagi, SKB 36, TKN Pulau Harapan 01, TKN Pulau Panggang 01, dan TKN Pulau Tidung 02. Masing-masing dipimpin oleh Plt, yang mayoritas merangkap tugas dari sekolah lain atau dari jabatan fungsional lainnya.
Praktisi pendidikan yang juga pernah menjabat Dewan Pendidikan Kepulauan Seribu, Syukur Saiman, menilai kekosongan kepala sekolah definitif ini harus segera ditangani. Menurutnya, keberadaan Plt hanya bersifat administratif dan terbatas dalam mengambil keputusan besar.
“Plt tidak bisa mengambil kebijakan strategis, hanya menjalankan tugas administratif. Ini membuat pendidikan di Kepulauan Seribu sulit berkembang,” ujar Syukur, Rabu (4/6/2025).
Ia menambahkan, wilayah kepulauan seperti Kepulauan Seribu memiliki karakteristik khusus yang menuntut pemimpin sekolah memahami konteks lokal. Kepala sekolah bukan hanya manajer administratif, tetapi juga penggerak komunitas pendidikan.
Di sisi lain, Syukur juga menyoroti perubahan komposisi tenaga kependidikan di beberapa sekolah. Sejumlah tenaga honorer atau non-ASN yang sudah lama mengabdi mulai tergeser oleh CPNS baru yang masuk menggantikan peran mereka, seperti operator TKIN dan staf administrasi.
“Ketika CPNS masuk, sistem akan otomatis menggantikan tenaga lama. Ini harus dipikirkan, bagaimana keberlanjutan tenaga pendidikan yang sudah lama berkontribusi,” tambahnya.
Ia berharap kebijakan pendidikan di Kepulauan Seribu dapat lebih fleksibel dan tidak hanya mengikuti sistem top-down yang kerap kali tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Menurutnya, jika tidak ada kebijakan afirmatif, pendidikan di wilayah ini akan terus tertinggal.
Terkait hal ini, Kepala Seksi SMP, SMA, dan SMK Sudin Pendidikan Kepulauan Seribu, Urip Tarsam, membenarkan bahwa kekosongan kepala sekolah definitif memang menjadi perhatian pihaknya. Ia mengungkapkan, Sudin telah mengajukan nama-nama calon kepala sekolah ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
“Pengajuan sudah kami lakukan sejak tahun lalu. Informasi terakhir, masih dalam proses verifikasi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” kata Urip.
Ia menyadari bahwa keberadaan kepala sekolah definitif sangat penting, apalagi dalam pengelolaan organisasi akademik dan tata kelola pendidikan yang baik. Tidak jarang, kata dia, satu kepala sekolah harus memimpin dua sekolah karena keterbatasan SDM.
“Memang kasihan, karena banyak yang harus berbagi tugas. Wilayah kita kepulauan, jarak tempuh antarpulau cukup menantang. Butuh perhatian dan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kondisi geografis,” ujarnya.
Dengan bergantinya pimpinan DKI Jakarta dan adanya semangat baru dalam birokrasi, baik Syukur maupun Urip berharap proses pengangkatan kepala sekolah definitif dapat segera rampung, sehingga sistem pendidikan di Kepulauan Seribu dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
