Publikasi Pemerintah di Kepulauan Seribu Dinilai Minim Inovasi, Hanya Serap Anggaran Tanpa Dampak

KSNews — Pengelolaan publikasi pemerintah di Kepulauan Seribu dinilai jauh dari standar komunikasi publik yang efektif. Akademisi komunikasi sekaligus warga Kepulauan Seribu, Komarudin, menyebut bahwa publikasi yang ada terkesan hanya untuk menyerap anggaran tanpa menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat maupun sektor pariwisata.

Sebagai wilayah destinasi wisata yang diakui secara nasional, Kepulauan Seribu semestinya memiliki sistem publikasi yang kuat, strategis, dan berdampak. Namun kenyataannya, menurut Komarudin, dosen komunikasi dan warga Pulau Panggang, publikasi pemerintah di wilayah ini masih bersifat seremonial dan minim inovasi.

“Yang terjadi selama ini adalah pengelolaan publikasi yang asal jadi. Tidak ada strategi komunikasi yang terukur, tidak ada segmentasi audiens, dan tidak ada upaya membangun citra wilayah secara konsisten,” ujar Komarudin dalam wawancara, Senin (10/11/2025).

Ia menyoroti bahwa banyak konten publikasi pemerintah hanya berupa dokumentasi kegiatan, unggahan foto-foto pejabat, dan laporan formal yang tidak menyentuh kebutuhan informasi warga maupun wisatawan. “Publikasi semacam ini hanya memenuhi kewajiban anggaran, bukan menjawab tantangan komunikasi,” tegasnya.

Sebagai wilayah yang bergantung pada sektor wisata dan konservasi, Kepulauan Seribu membutuhkan publikasi yang mampu menjangkau audiens luas, membangun narasi lokal, dan memperkuat identitas pulau. Namun hingga kini, tidak ada kanal resmi yang aktif mengelola konten tematik, storytelling, atau kampanye digital yang relevan.

Komarudin juga menyoroti absennya pelatihan komunikasi publik bagi aparatur lokal. “Tidak cukup hanya punya akun media sosial. Harus ada SDM yang paham strategi komunikasi, desain pesan, dan manajemen isu. Tanpa itu, publikasi hanya jadi formalitas,” katanya.

Ia menyebut bahwa anggaran komunikasi pemerintah seharusnya diarahkan untuk membangun ekosistem informasi yang partisipatif dan berdampak. “Kenapa tidak ada podcast warga pulau? Kenapa tidak ada kanal YouTube yang mengangkat kisah nelayan, pengrajin, atau pelaku wisata lokal? Ini soal kemauan dan visi,” tambahnya.

Dalam konteks pariwisata, publikasi yang lemah berdampak langsung pada daya tarik destinasi. Wisatawan tidak mendapat informasi yang cukup, pelaku usaha lokal tidak terangkat, dan potensi pulau-pulau kecil tetap tersembunyi. “Padahal Kepulauan Seribu punya cerita, punya warna, tapi tidak pernah dikemas dengan baik,” ujar Komarudin.

Ia mengusulkan agar pemerintah daerah membentuk unit komunikasi strategis yang melibatkan warga, akademisi, dan pelaku kreatif. “Bukan hanya humas, tapi tim yang bisa merancang kampanye, mengelola krisis, dan membangun citra wilayah secara berkelanjutan,” katanya.

Komarudin juga mengingatkan bahwa komunikasi publik bukan sekadar alat promosi, tapi instrumen pembangunan. “Kalau publikasi hanya jadi pelengkap laporan, maka kita kehilangan fungsi utamanya: membangun kepercayaan, partisipasi, dan identitas,” tutupnya.

Dengan kritik ini, publik berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan komunikasi pemerintah di Kepulauan Seribu. Sebagai wilayah strategis, pulau-pulau ini layak mendapat dukungan publikasi yang cerdas, kreatif, dan berpihak pada warga.