KSNews – Pemprov DKI Jakarta resmi membuka tahapan rekrutmen Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat kelurahan untuk tahun 2025. Tapi muncul satu pertanyaan besar: apakah sistemnya sudah benar-benar siap menjawab tantangan era digital dan tuntutan transparansi?
Berdasarkan Surat Edaran Sekda No. 22/SE/2025, rekrutmen PPSU digelar melalui dua tahap: administrasi dan teknis, masing-masing memiliki bobot penilaian 50 persen. Tesnya mencakup kelengkapan dokumen, kemampuan kerja lapangan, integritas, hingga wawasan kebangsaan.
Namun, cara daftarnya? Masih bergantung pada papan pengumuman kelurahan.
Ya, lurah diminta menempelkan info rekrutmen secara fisik, lalu mengirimkan softcopy-nya ke Biro Pemerintahan lewat Google Form, yang selanjutnya diunggah oleh Diskominfotik ke situs resmi Pemprov DKI. Digital? Ya. Tapi prosesnya masih berlapis dan lambat.
“Ini sudah 2025, masa cari info PPSU harus lihat papan kelurahan?” celetuk warga Pulau Tidung.
Pemprov memang mengusung semangat transparansi dan inklusivitas, tapi jika akses informasi masih berputar di dalam kelurahan atau grup WhatsApp internal, maka warga pulau dan mereka yang jauh dari akses digital akan kembali jadi penonton.
Padahal menurut regulasi, pengumuman wajib dipublikasi melalui jakarta.go.id/loker, dan semua lurah harus unggah pengumuman ke Google Form sebelum 18 Juni. Namun di lapangan, sinyal WiFi kantor kelurahan pun kerap mati pagi-pagi.
Sisi teknis pun belum ramping. Lurah harus membentuk tim teknis, menyusun dokumen pengadaan, mengurus SPK, dan membuat laporan berjenjang. Semuanya sah, tapi tetap menyisakan jarak antara semangat transparansi dan realitas birokrasi.
Namun begitu, di tengah rumitnya proses, rekrutmen PPSU tetap jadi harapan bagi banyak warga—peluang kerja sederhana tapi bermakna. Karena di balik sapu jalan dan ember cat trotoar, ada keluarga yang menunggu makan malam.
“Kalau memang adil, saya siap ikut ujiannya. Tapi jangan sampai ini cuma formalitas dan yang lolos ‘titipan orang sakti’,” ujar seorang warga Pulau Kelapa.
Warga tak menuntut banyak. Mereka hanya ingin kesempatan yang adil, tanpa koneksi, tanpa “orang dalam”. Kalau rekrutmen ini ingin menyapu bersih praktik lama, sapunya harus digunakan sejak awal.
Bukan setelah daftar nama sudah dibekukan.
Sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat pulau seribu rekrutmen PJLP di seluruh instansi itu pendaftaran hanya sekedar untuk menggugurkan syarat tetapi yg lolos sudah di tentukan dgn elit politik, Rekrutmen PJLP di kepulauan Seribu hanya di jadilan Alat Transaksi antara elit politik dgn pejabat stmpat utk kepentingan politik dan mengmankan Jabatan.
13wusa