Kepulauan Seribu (KSNews) – Sejak ditetapkan sebagai kabupaten administratif pada tahun 2001, pengembangan sektor perikanan di Kepulauan Seribu dinilai belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Tokoh masyarakat Pulau Tidung, Mukti Ali, menyoroti bahwa selama lebih dari dua dekade, potensi kelautan dan perikanan di wilayah ini belum dimanfaatkan secara optimal.
“Sudah 24 tahun berdiri sebagai kabupaten, tapi sektor perikanan kita masih jalan di tempat. Padahal, potensi laut kita sangat besar,” ujar Mukti Ali, Minggu (11/5/2025).
Mukti menyoroti kurangnya program pemberdayaan nelayan dan minimnya infrastruktur pendukung seperti tempat pelelangan ikan, cold storage, serta akses pasar yang memadai. Ia juga menekankan bahwa pelatihan dan pendampingan bagi nelayan masih sangat terbatas.
“Nelayan kita masih bekerja dengan cara tradisional, tanpa dukungan teknologi atau pelatihan yang memadai. Akibatnya, hasil tangkapan tidak maksimal dan pendapatan mereka tetap rendah,” tambahnya.
Sementara itu, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Kepulauan Seribu telah mengadakan pelatihan pengolahan hasil perikanan bagi 50 warga Pulau Kelapa, Kelapa Dua, dan Pulau Harapan pada Juli 2024. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan warga dalam mengolah hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah, seperti samosa, woku, nugget, otak-otak, dan sate.
Namun, menurut Mukti, program semacam itu masih sporadis dan belum menyentuh kebutuhan dasar nelayan di Pulau Tidung dan pulau-pulau lainnya. Ia berharap pemerintah dapat lebih serius dalam mengembangkan sektor perikanan melalui pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal.
“Kami butuh program yang berkelanjutan, bukan hanya pelatihan sesaat. Pemerintah harus turun langsung ke lapangan, mendengar keluhan nelayan, dan memberikan solusi nyata,” tegas Mukti.
Sebagai informasi, Kepulauan Seribu memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Namun, tantangan seperti degradasi lingkungan, reklamasi ilegal, dan kurangnya perhatian dari pemerintah pusat dan daerah menjadi hambatan utama dalam pengembangan sektor ini.
