Kepulauan Seribu (KSNews) — Jakarta, sebagai kota metropolitan yang pernah menjadi ibu kota negara, memiliki tantangan besar dalam sistem transportasi. Tidak hanya di daratan, tetapi juga di perairan, terutama dalam konektivitas menuju Kepulauan Seribu. Meski wilayah ini menjadi bagian dari DKI Jakarta, akses transportasi laut masih jauh dari ideal. Pertanyaannya, apakah ada solusi konkret untuk mengatasi masalah ini?
Transportasi Laut: Masalah Lama yang Tak Kunjung Usai
Transportasi laut di Jakarta, khususnya menuju Kepulauan Seribu, telah lama menjadi keluhan masyarakat. Minimnya armada kapal, jadwal yang tidak konsisten, serta biaya tinggi menjadi hambatan utama bagi warga dan wisatawan.
Menurut laporan dari Berita Pulau Seribu, meskipun armada kapal tersedia, kenyataannya tidak sebanding dengan kebutuhan warga. Banyak kapal yang tidak berfungsi optimal, menyebabkan ketidakpastian perjalanan bagi masyarakat.
Selain itu, buruknya transportasi laut berdampak langsung pada sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Wisatawan yang ingin berkunjung ke Kepulauan Seribu sering kali mengeluhkan akses yang sulit, sehingga menurunkan minat wisata dan berdampak pada pendapatan masyarakat setempat.
Kisruh Pengelolaan Tiket Kapal di Kali Adem
Masalah transportasi laut semakin diperparah dengan kisruh pengelolaan tiket kapal tradisional di Pelabuhan Kali Adem. Operator tiket kapal, PT. Samudra Sumber Artha (SSA), disebut-sebut masih beroperasi meskipun izin SIUPAL mereka telah kedaluwarsa sejak Agustus 2024.
Pemilik kapal mengeluhkan adanya intimidasi dalam pengurusan dokumen kapal. Jika mereka tidak mengikuti aturan yang ditetapkan SSA, maka perpanjangan surat kapal mereka dipersulit. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa sistem pengelolaan tiket tidak hanya mengganggu kebebasan operator kapal, tetapi juga menyalahi prinsip transparansi pelayanan publik.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga kepada SSA dan perusahaan lain yang belum memenuhi kewajiban administratif mereka. Jika dalam waktu 30 hari tidak ada perbaikan, maka izin usaha mereka bisa dibekukan atau dicabut.
Usulan DPRD dan Peran TransJakarta dalam Transportasi Laut
Dalam beberapa tahun terakhir, muncul usulan agar PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) mengambil alih pengelolaan angkutan laut di Kepulauan Seribu. Legislator DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Wahyu Dewanto, mengusulkan agar TransJakarta mengelola transportasi laut, dengan alasan bahwa BUMD ini lebih berpengalaman dalam mengelola angkutan umum.
Namun, usulan ini masih menghadapi kendala regulasi. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan bahwa perlu adanya revisi Peraturan Daerah (Perda) sebelum TransJakarta bisa mengelola transportasi laut.
Di sisi lain, Ridwan Kamil, yang saat itu menjadi calon gubernur DKI Jakarta, berjanji akan menggunakan TransJakarta untuk mengatasi masalah transportasi laut. Ia menilai bahwa TransJakarta tidak hanya harus mengurus transportasi darat, tetapi juga laut, sebagai bentuk kesetaraan bagi masyarakat Jakarta.
Masa Depan Transportasi Laut Jakarta: Harapan atau Ilusi?
Meski berbagai solusi telah diusulkan, implementasi nyata masih jauh dari harapan. Warga Kepulauan Seribu masih menghadapi ketidakpastian transportasi, sementara wisatawan terus mengeluhkan akses yang sulit.
Jika pemerintah serius ingin menjadikan Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata unggulan, maka transportasi laut harus menjadi prioritas utama. Tanpa perbaikan sistem transportasi, Kepulauan Seribu akan terus tertinggal, meski berada di bawah naungan Jakarta.
Pertanyaannya kini, mau dibawa kemana transportasi laut Jakarta? Apakah akan tetap menjadi masalah yang tak kunjung usai, atau akhirnya mendapatkan solusi konkret?
