Pulau Panggang (KSNews) – Warga Pulau Panggang dibuat bingung setelah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi andalan pemenuhan gizi siswa tiba-tiba terhenti tanpa penjelasan resmi. Setelah hampir sepekan tanpa operasional, akhirnya terungkap bahwa penghentian ini disebabkan oleh regulasi baru yang masih menunggu keputusan dari otoritas terkait.
Edaran resmi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kepulauan Seribu Utara menyebutkan bahwa operasional MBG dihentikan sementara karena pihaknya masih menunggu ketentuan baru terkait sistem pemberian MBG dan skema Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) disebut tengah merumuskan aturan terbaru tentang distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat di wilayah kepulauan.
“Kami masih menunggu keputusan dari BGN terkait penerapan aturan baru MBG. Hal ini menyebabkan operasional program terhambat paling lambat satu minggu,” tulis SPPG Kepulauan Seribu Utara dalam surat edaran yang diterima KSNews.
Sebelumnya, sumber KSNews mengungkapkan bahwa program MBG telah berjalan efektif sejak Februari 2025 dan menjangkau lebih dari 2.500 penerima manfaat. Namun, gangguan pasokan dari daratan Jakarta serta daya tahan lauk yang hanya bertahan maksimal tiga hari menjadi tantangan utama dalam distribusi makanan di wilayah kepulauan.
Orang tua siswa dan tenaga pengajar di Pulau Panggang berharap ada kejelasan dari pemerintah terkait nasib program ini. “Kami khawatir jika terlalu lama terhenti, anak-anak akan kehilangan akses makanan bergizi yang selama ini sangat membantu,” ujar salah seorang guru di Pulau Panggang saat diwawancarai pada Minggu (1/6/2025).
Pihak pemerintah daerah dan BGN kini dituntut untuk segera mengambil tindakan agar program ini bisa kembali berjalan. Selain memastikan distribusi makanan tetap stabil, warga juga meminta adanya transparansi dalam perubahan aturan sehingga tidak merugikan penerima manfaat di wilayah kepulauan.
Apakah program MBG akan segera kembali beroperasi, atau justru ada perubahan besar dalam sistem pemberian manfaatnya? Warga masih menunggu kepastian dari pihak berwenang.
