Jakarta (KSNews) – Rencana pembentukan Pulau Kucing di Kepulauan Seribu menuai perdebatan di kalangan pemerhati lingkungan dan anggota DPRD DKI Jakarta. Anggota DPRD dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo, menilai proyek ini berpotensi mengganggu ekosistem dan menimbulkan beban pemeliharaan jangka panjang.
Francine mengingatkan bahwa kucing merupakan predator alami bagi satwa liar, terutama burung. Ia menyoroti bahwa pada 2019, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Jakarta pernah melepasliarkan burung kutilang di Pulau Tidung Kecil, dan kehadiran kucing di pulau tersebut dapat mengancam populasi burung konservasi.
Ia menegaskan bahwa memindahkan kucing ke pulau khusus bukanlah solusi yang tepat, terutama karena Jakarta baru memiliki satu pusat kesehatan hewan, yang akan terbebani jika program ini dijalankan.
Sebagai alternatif, Francine mengusulkan agar program Pulau Kucing dialihkan menjadi program sterilisasi hewan jalanan serta penambahan pusat kesehatan hewan, sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan.
Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menyatakan bahwa jika Pulau Kucing benar-benar direalisasikan, program tersebut tidak hanya berfokus pada kesejahteraan hewan, tetapi juga harus mampu menarik wisatawan.
Pramono mengungkapkan bahwa laporan terbanyak di aplikasi JAKI berkaitan dengan kucing, termasuk permintaan sterilisasi. Ia menekankan bahwa jika Pulau Kucing dibuat seperti di Jepang, maka harus ada manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi hewan.
Sementara itu, Plt Bupati Kepulauan Seribu memastikan bahwa kehadiran Pulau Kucing tidak akan mengganggu warga, dan Pulau Tidung Kecil dinilai cocok sebagai destinasi Pulau Kucing.
Program ini masih dalam tahap kajian, dengan berbagai pihak mempertimbangkan dampak ekologis, manfaat wisata, serta kesiapan infrastruktur dan pemeliharaan.
Memang perlu diadakan sosialisasi lagi ke masyarakat