Warga Adukan Petugas RPTRA Sering Mangkir, Ternyata Kerabat Lurah

KSNews — Aduan warga kembali mencuat terkait pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tidung Ceria. Sejumlah laporan anonim yang masuk ke redaksi mengungkap bahwa petugas RPTRA jarang berada di tempat tugas, namun tetap menerima gaji penuh setiap bulan.

Lebih ironis, informasi yang ditelusuri menyebutkan bahwa petugas yang sering mangkir tersebut adalah anak menantu lurah aktif Pulau Tidung, menimbulkan dugaan kuat adanya nepotisme dalam pengelolaan fasilitas publik.

Ketika dikonfirmasi, Plt Sekretaris Kelurahan Pulau Tidung, Ari Prianto, menyebut bahwa permasalahan ini sebenarnya telah terdengar sejak tahun 2024. Namun, ia mengaku tidak tahu pasti apakah hal yang sama terjadi di tahun 2025. Ari juga mengakui bahwa sejak Januari hingga Juni, ia tidak pernah melakukan pemantauan langsung terhadap RPTRA, karena masalah tersebut berada di bawah kewenangan Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kelurahan Pulau Tidung.

“Saya belum melakukan pemantauan langsung sejak awal tahun ini, karena masalah RPTRA ada di Seksi Kesra Kelurahan Pulau Tidung. Namun, saya akan mencari informasi menyeluruh agar tidak terjadi simpang siur,” ujar Ari Prianto, Minggu (8/6/2025).

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Kepulauan Seribu, Simon Baginda Pardomuan, memberikan jawaban normatif. Ia merujuk pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 123 Tahun 2017, yang menetapkan bahwa PPAPP hanya bertanggung jawab dalam penyediaan sarana dan prasarana, sedangkan mekanisme dan pengelolaan petugas berada di bawah Kelurahan melalui Seksi Kesra.

“PPAPP hanya bertanggung jawab dalam penyediaan sarana dan prasarana RPTRA, sementara pengelolaan petugas ada di Kelurahan setempat melalui Seksi Kesra,” jelas Simon.

PPAPP pun mengakui bahwa mereka mengetahui masalah petugas RPTRA yang jarang hadir, bahkan persoalan tersebut telah dilaporkan ke Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Seribu. Namun, hingga saat ini, belum ada langkah konkret yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.

RPTRA untuk Masyarakat, Bukan Ajang Nepotisme

RPTRA seharusnya menjadi ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama anak-anak dan keluarga yang membutuhkan fasilitas ramah anak. Tetapi, jika pengelolaannya diwarnai nepotisme, pengawasan yang lemah, serta petugas yang absen namun tetap menerima gaji utuh, maka keberadaan RPTRA hanya menjadi simbol tanpa fungsi nyata.

Masyarakat berharap agar pengawasan terhadap RPTRA diperketat, terutama dalam hal kehadiran petugas dan efektivitas program yang dijalankan. Jika benar bahwa petugas yang mangkir adalah kerabat lurah aktif, maka ini menjadi indikasi kuat adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan fasilitas publik.

Pemerintah daerah, khususnya Kelurahan Pulau Tidung dan PPAPP, harus segera mengambil tindakan tegas. RPTRA harus dikelola secara profesional, transparan, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat, bukan menjadi ajang bagi oknum tertentu untuk menikmati jabatan tanpa tanggung jawab.