KSNews — Di tengah kunjungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ke Pulau Tidung, suara tuntutan warga kembali mencuat. Gojali, warga Pulau Tidung, menyampaikan perlunya kapal antar pulau-pulau berpenduduk yang dioperasikan langsung oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Ia menyebut kondisi akses antar pulau seperti Pulau Tidung, Pulau Pramuka, dan Pulau Kelapa belum sepenuhnya terlayani oleh moda transportasi publik yang konsisten dan terjadwal.
“Kalau di darat Jakarta ada JakLingko, kami di laut butuh JakLingko Laut,” ujar Gojali. “Bukan hanya kapal wisata. Kami butuh kapal yang bawa warga antar pulau berpenduduk.”
Menurut Gojali, mobilitas antar pulau sangat tinggi: anak sekolah, guru, tenaga kesehatan, pekerja swasta dan ASN harus berpindah antar pulau setiap hari. Namun minimnya kapal yang melayani rute tersebut membuat warga bergantung pada perahu sewaan yang ongkosnya mahal dan operasionalnya tergantung cuaca.
Gubernur Pramono dalam dialognya dengan warga menegaskan komitmen untuk tidak menganaktirikan Kepulauan Seribu. Namun Gojali menilai bukti nyata kehadiran Pemprov DKI adalah ketika layanan transportasi antar pulau penduduk hadir secara sistemik, terjadwal, dan terjangkau.
“Kami tidak bicara wisata, kami bicara hidup,” tegasnya. “Kapal antar pulau berpenduduk adalah bukti bahwa Jakarta hadir di lautnya, bukan cuma di daratannya.”
Warga juga mengusulkan agar Dishub DKI melakukan kajian kebutuhan antarpulau, merancang jalur tetap, dan menetapkan armada khusus yang bisa beroperasi dengan subsidi seperti transportasi JakLingko. Dengan sistem itu, jalur seperti Tidung–Pramuka–Kelapa–Harapan bisa jadi rute harian, bukan hanya rute darurat.
Gojali menyampaikan bahwa keberadaan layanan ini akan memperkuat ekonomi lokal, mempercepat layanan publik, dan mendorong rasa keadilan wilayah. “Kalau kita satu Jakarta, maka satu Jakarta juga harus bisa sampai ke semua pulau-pulau penduduk. Bukan setengah Jakarta yang cuma berhenti di dermaga wisata.”
Dengan tuntutan ini, warga berharap Pemprov DKI bisa menepati komitmen bahwa Kepulauan Seribu bukan tempat yang ditinggalkan—melainkan wilayah yang dijaga setara.
