KSNews — Kepemilikan vila di Pulau Payung oleh mantan pejabat di Kepulauan Seribu berinisial HM memicu pertanyaan di kalangan warga. Seorang penduduk setempat mengungkapkan bahwa HM memiliki dua vila kayu bergaya etnik yang dibangun di atas lahan yang ia beli dari pemilik berinisial R.
Menurut sumber, pembangunan vila dilakukan langsung oleh HM, sementara izin usaha Asha Resort—resor eksklusif di Pulau Payung—dikeluarkan saat HM masih menjabat sebagai bupati. Setelah pensiun, HM diketahui resmi memiliki lahan dan vila tersebut, memunculkan dugaan apakah kepemilikan aset ini berkaitan dengan peran HM dalam kebijakan perizinan wisata.
“Saat HM menjabat, izin Asha Resort keluar dan pembangunan berjalan lancar. Setelah pensiun, tiba-tiba beliau memiliki lahan dan vila di sini. Wajar jika warga mempertanyakan apakah ada hubungan antara izin wisata dan kepemilikan pribadinya,” ujar seorang warga Pulau Payung yang enggan disebutkan namanya.
Asha Resort, yang mulai beroperasi pada akhir 2021, didirikan oleh pengusaha Devon Widodo, dengan klaim sebagai beach club pertama di Kepulauan Seribu. Keberadaan resor ini memperkuat dugaan bahwa ada hubungan antara kebijakan perizinan yang diberikan HM dan kepemilikan aset pribadi setelah ia tak lagi menjabat.
Hingga berita ini ditulis, pemerintah kabupaten dan camat belum memberikan respons resmi terkait dugaan kepemilikan HM di Pulau Payung. KSNews berupaya mengonfirmasi ke berbagai pihak, namun belum mendapatkan pernyataan yang jelas.
Jika terbukti ada keterkaitan antara kebijakan wisata dan kepemilikan aset pribadi, kasus ini berpotensi masuk dalam kategori gratifikasi sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, yang melarang pejabat negara menerima hadiah atau fasilitas yang berkaitan dengan kebijakan yang mereka buat.
KSNews akan terus mengembangkan investigasi untuk menggali potensi keterlibatan HM dalam perizinan Asha Resort, serta implikasi kepemilikan vila tersebut terhadap kebijakan pariwisata Pulau Payung
Keren nih berita, dengan begini pulau seribu tidak di jadikan tempat transaksi perizinan pengelolaan pulau utk kepentingam pribadi, dan harusnya aparat penegak hukum mencium aroma bau busuk apabila mantan pejabat Pulau Seribu yang memiliki Aset di Pulau, atau memang aparatnya juga sudah kongkalingkong.